Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang selaras dengan misi pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

 

Misi 1, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata.dan berwibawa.

Strategi :

  1. Peningkatan sistem rekrutmen aparatur yanag berbasis kompetensi;
  2. Peningkatan sistem pembinaan sumberdaya aparatur

Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi;

  1. Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Peningkatan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan standar pelayanan minimum melalui sistem pelayanan prima;
  3. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.

Dengan Arah Kebijakan:

  1. Rekruitmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penetapan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja secara profesional dan proporsional;
  2. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat formal dan informal;
  3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
  4. Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama;
  5. Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas;
  6. Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu;
  7. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat;
  8. Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan berdasarkan beban kerja dan kualitas kinerja secara profesional.

 

Misi 2, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

Strategi :

  1. Penguatan kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketersediaan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat;
  2. Perluasan lapangan usaha bagi masyarakat melalui peningkatan produktifitas usaha masyarakat;
  3. Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  4. Peningkatan komoditi unggulan daerah sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan daerah;
  5. Pengoptimalisasi sumberdaya/potensi alam daerah secara berkelanjutan;
  6. Penguatan iklim investasi melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal

 

Dengan Arah Kebijakan:

  1. Meningkatkan usaha produktif masyarakat bagi kelompok miskin dakam upaya peningkatan pendapatan;
  2. Mewujudkan upaya perluasan lapangan usaha dan pemanfaatan lahan terlantar melalui kebijakan peraturan perundang-undangan;
  3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan serta memberi kemudahan menuju akses-akses produksi masyarakat;
  4. Membantu masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan produksi dan pemasaran;
  5. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah yang berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi;
  6. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi sesuai arah dan fungsinya;
  7. Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat;
  8. Mengoptimalkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor ril daerah;
  9. Membuka selebar-lebarnya kesempatan berinvestasi baik nasional dan internasional.

 

Misi 3, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Strategi :

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan;
  2. Peningkatan kualitas profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan;
  3. Penguatan sistem pengelolaan pendidikan daerah;
  4. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah;
  5. Peningkatan fasilitas dan sistem pengelolaan serta pelayanan pendidikan dayah yang bermutu;
  6. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas;
  7. Penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan poskesdes;
  8. Peningkatan dan pengawasan terhadap ketersediaan farmasi atau obat-obatan kesehatan di seluruh tingkat layanan;
  9. Peningkatan ketercapaian program MDGs melalui penguatan standar pelayanan minimal;
  10. Peningkatan promosi kesehatan dan prilaku hidup bersih dan sehat;

Dengan Arah Kebijakan :

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar Sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 tahun;
  2. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan;
  3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif;
  4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu;
  5. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi;
  6. Mengoptimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya mealui pendidikan dan pelatihan fungsional;
  7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga pendidikan;
  8. Mewujudkan efisiensi dan efeksifitas sistem managemen pelayanan pendidikan;
  9. Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi;
  10. Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu, dan Pusesmas;
  11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat;
  12. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas;
  13. Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan asuransi masyarakat;
  14. Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak;
  15. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak;
  16. Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu;
  17. Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan;

 

Misi 4, meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu;

 

Strategi :

  1. Pembangunan sarana jalan dan jembatan pendukung layanan dasar masyarakat;
  2. Pembangunan fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;
  3. Pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah;
  4. Pengoptimalisasian pemeliharaan sarana dan prasarana daerah;
  5. Peningkatan penataan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang kawasan;
  6. Pengoptimalisasian pengawasan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan;
  7. Peningkatan sistem pengelolaan sumber air bersih untuk kebutuhan dasar;
  8. Pembangunan rumah sehat sederhana bagi keluarga miskin/dhuafa.

 

Dengan Arah Kebijakan :

  1. Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara berkelanjutan;
  2. Mengoptimalisasikan tata pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
  3. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kebutuhan akses transportasi petani;
  4. Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan berkelanjutan;
  5. Peningkatan prasarana lalu lintas angkutan jalan dalam rangka peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan;
  6. Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang transformative dan transparansif;
  7. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, pemukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan;
  8. Penguatan kebijakan penataan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan;
  9. Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  10. Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar masyarakat;
  11. Meningkatkan pembangunan perumahan dan pemukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuaffa.

 

Misi 5, mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariat islam.

Strategi :

  1. Penguatan kebijakan pelaksanaan syariat islam;
  2. Peningkatan peran ulama dalam penyelenggaraan syariat islam yang komprehensif dan berkelanjutan;
  3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi terhadap kebijakan penyelenggaraan syariat islam;
  4. Pemberdayaan sosial masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
  5. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
  6. Penguatan kelembagaan kepemudaan daerah dan remaja mesjid;
  7. Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan dalam mendukung penyelengaraan pemerintahan yang bersyariat;
  8. Mengoptimalisasikan peran lembaga agama dan lembaga sosial secara intensif.

Dengan Arah Kebijakan :

  1. Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan;
  2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh masyarakat melalui penguatan rutinitas pengajian;
  3. Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku sosial dan kelompok marginal;
  4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial berdasarkan syariat islam;
  5. Pemberdayaan perempuan dalam mendukung terlaksananya syariat islam;
  6. Pengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  7. Mewujudkan semangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya tertinggi daerah dalam pembangunan;
  8. Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan sosial keagamaan.