Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi

Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi:

  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor
  • Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan yang meliputi penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan
  • Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan
  • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pertamanan dan kebersihan
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan, pertamanan dan kebersihan dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kewenangan

Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai kewenangan:

  • Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
  • Melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
  • Melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
  • Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
  • Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
  • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dan
  • Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan