Inspektorat

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah dibidang keuangan dan pembangunan serta Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong.

 

Fungsi

Inspektorat mempunyai fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengawasan
  • Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pelaksanaan pengawasan dan pengusutan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, perlengkapan/peralatan, badan usaha milik daerah, dan aparatur
  • Pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah
  • Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap  tugas Perangkat Daerah
  • Pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan,  penyimpangan atau  penyalahgunaan tugas perangkat daerah
  • Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat  Kabupaten
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan
  • Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang  tugasnya

Kewenangan

Inspektorat mempunyai kewenangan :

  • Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional
  • Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
  • Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
  • Melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten
  • Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme
  • Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten
  • Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya
  • Melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten
  • Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten dan
  • Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan