SIGLI - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi mengatakan, rumah korban gempa di Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen dibangun mulai Januari 2017.

Informasi itu disampaikan Dody didampingi Inspektur Utama (Irtama) BNPB, Bintang Susmanto di sela-sela kunjungan ke BPBD Pidie, Rabu (21/12).

Menurut Dody, bupati di ketiga daerah menyatakan telah siap memaparkan data kerusakan rumah dan infrastruktur dalam rapat koordnasi (rakor) di BNPB di Jakarta. Rakor tersebut memaparkan rencana pembangunan kembali zona gempa secara permanen.

Hasil pemaparan oleh ketiga bupati itu nantinya menjadi data bagi BNPB untuk pengajuan angka kebutuhan dana kepada Menteri Keuangan. “Pengajuan dana oleh Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan harus selesai selesai Jumat (23/12).

Ia menjelaskan, rumah rusak itu akan dibangun sendiri oleh masyarakat korban gempa. BNPB akan menyiapkan fasilitator teknik untuk pendampingan selama proses pembangunannya. Mutu pembangunan rumah tetap harus standar. Adapun honorarium fasilitator teknik dibayar BNPB. Sedangkan dana pembangunan rumah ditransfer ke masing-masing rekening pemilik rumah.

“Sistem ini telah kita lakukan ketika penanganan korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Mariah yang berjalan sangat sukses. Masyarakat sebagai korban gempa cukup gembira rumah mereka dibangun sendiri,” kata Dody.

Ia mengatakan, kerja keras bupati di tiga kabupaten telah berhasil mendata rumah rusak berat dan rusak hanya dalam rentang waktu dua minggu. Dengan begitu kebutuhan rumah cepat dikerjakan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang telah dua kali mengunjungi zona bencana di Aceh. “Pak Presiden meminta percepatan penanganan kembali rumah rusak, sarana ibadah dan infrastruktur. Kami menilai pendataan dilakukan bupati paling cepat selama BNPB menangani bencana,” katanya.

Sesuai data yang masuk ke BNPB, rumah rusak berat di Pidie Jaya sekitar 1.500 unit dan rusak sekitar 3.000 unit. Kabupaten tersebut paling besar kerusakan dampak gempa yang terjadi pada 7 Desember lalu. Adapun Pidie sebanyak 42 unit rusak berat dan 201 rusak. Sedangkan data rumah rusak di Kabupaten Bireuen belum masuk.

Masa tanggap darurat selama dua minggu telah selesai dan kini dilanjutkan masa transisi darurat kepada pemulihan. Tujuannya, kata dia, untuk menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Seperti bangunan-bungunan sementara sehingga perlu waktu untuk didampingi dengan dana pusat. Perpanjangan transisi darurat kepada pemulihan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Proses Penanggulangan Bencana. (/serambinews)

LENSA

103826538.jpg42271677.jpg42295290.jpg65624315.jpg71239959.jpg88368709.jpgbappeda.jpgkantor bupati.jpgkantor dprk.jpgkantor pu.jpgkuala merdu.jpgmanohara-sun rise.jpgmanohara-sunset.jpgpantai kuthang.jpgpemandangan padi.jpg

LINTASAN SEJARAH

PETA LOKASI