IMG-20200410-WA0037.jpg

MEUREUDU - Pemkab Pidie Jaya melalui Dinas Perhubungan  (Dishub) setempat, Rabu (16/1/2019) memanggil Panglima Laot Kabupaten, semua Abu Laot Lhok,  pemilik kapal (toke) serta pawang boat.

Pertemuan yang berlangsung di Oprom Kantor Bupati Pidie Jaya di Kota Meureudu, kata Kadishub Pijay, Ir Puteh Manaf bermaksud untuk mengsosialisasikan perihal menyangkut dengan pengurusan surat –surat penting atau dokumen khusus bagi boat bertonase kurang dari 7 GT.

Hal itu dilakukan, lanjut Puteh, menyusul turunnya peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor  PM.39 Tahun 2017.

Permen itu tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal (khususnya PAS kecil) untuk kapal yang ukurannya kurang dari 7 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diterbitkan Ditjen melalui Syahbandar sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Sementara sebelumnya, PAS  kecil dikeluarkan Pemkab melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP).

Menyusul keluarnya Permenhub tersebut, maka baik KP2TSP maupun Dishub setempat tidak lagi berwenang mengeluarkan PAS.

Karena untuk keperluan PAS ini, nelayan harus berurusan dengan Syahbandar di Banda Aceh, sehingga merepotkan nelayan.

Sebab menyita waktu dan tenaga, maka difasilitasi Pemkab melalui Dishub Pijay, Rabu (16/1/2019) menghadirkan langsung Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Malahayati, M Said Sitompul SH, MH ke Pijay.

Intinya, untuk pengurusan PAS boat bertonase dibawah 7 GT para toke bot dan pawangmemohon kepada Syahbandar agar mereka tidak harus ke Banda Aceh, tapi dicari solusi terbaik dan saling menguntungkan.

Diharapkan petugas dari Syahbandar Malahayati Banda Aceh berkenan hadir ke Pijay untuk urusan surat dimaksud.

Menyahuti harapan tersebut, Said Sitompul dengan tegas menyampaikan bahwa, pengurusan surat PAS kecil boat bertonase dibawah 7 GT, itu gratis alias tidak dipungut biaya sepersen pun.

Syahbandar menyatakan kesediaannya ke Pijay.

Tapi untuk sekali datang minimal pengurusannya harus terkumpul 10 unit boat.

Pengurusan surat-surat lainnya (surat kepemilikan, kelayakan, surat radio serta surat ukur) itu juga tidak dikutip biaya karena sudah satu paket (ingklut) dengan surat PAS.

Hal itu perlu diperjelas, sambung Said Sitompul agar nelayan tidak bingung dengan surat-surat itu.

“Sekali lagi saya tegaskan boat dibawah 7 GT pengurusan biayanya gratis,” tandas Sitompul.

Kadishub Pijay, Ir Puteh Manaf kepada Serambinews,com menyebutkan, sosialisasi itu dilakukan agar pawang atau toke boat memakluminya.

Apalagi, belakangan mereka resah karena pengurusannya ke Banda aceh.

Sementara Bupati Pijay, diwakili Asisten II, Ir Jailani Beuramat menyambut baik atas kesediaan Syahbandar datang ke Pijay.

Pemkab, lanjut Jalani menaruh perhatian besar terhadap bidang perikanan.

Konon lagi dari delapan kecamatan di wilayahnya, hanya satu (Bandardua) tak memiliki laut, sementara lainnya berada pinggiran pantai.(SERAMBINEWS.COM/ABDULLAH GANI )

 

 

 

 

Jumlah Kunjungan

30513
Hari iniHari ini152
KemarinKemarin251
Minggu iniMinggu ini588
Bulan iniBulan ini606
SemuaSemua30513

PETA LOKASI

Kantor Bupati Pidie Jaya Bagian Humas dan Protokoler Setdakab

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow